• Policy Toolkit

Policy Toolkit

  • Trainers
  • ADMIN KOMPAS |

Panduan Praktis Menganalisis Regulasi dan Menyusun Advokasi Kebijakan yang Aman dan Berbasis Bukti

 

Digital Democracy Toolkit Lab
Policy Analysis Toolkit

Dikembangkan berdasarkan hasil Focus Group Discussion bersama 20 CSO di Jawa Barat (19 Maret 2026)

Penanggung jawab:
FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI)
bekerja sama dengan LSM KOMPAS dan FDKV Universitas Widyatama

 

Tentang Panduan Ini

Policy Analysis Toolkit terdiri dari 5 modul yang saling terkait. Panduan ini akan menjelaskan:

  1. Apa fungsi setiap modul

  2. Kapan menggunakan setiap modul

  3. Urutan penggunaan yang tepat

  4. Bagaimana menghubungkan antar modul

 

Target pengguna:

  1. CSO yang ingin menganalisis kebijakan publik secara sistematis

  2. Jurnalis yang perlu memverifikasi dasar hukum suatu kebijakan

  3. Masyarakat umum yang ingin mengkritisi kebijakan dengan aman

 

 

Daftar Modul Policy Analysis Toolkit

Modul

Nama Modul

Fungsi Utama

1

Digital Regulation Navigator

Panduan 5 langkah menganalisis regulasi

2

Policy Brief Template

Template surat kebijakan siap isi

3

Stakeholder & Risk Mapping Canvas

Alat memetakan pihak terkait dan risiko

4

Early Warning System (EWS)

Checklist pra-publikasi (30 pertanyaan)

5

Glosarium & Referensi Regulasi

Daftar istilah hukum sederhana + regulasi

 

 

Urutan Penggunaan Modul (Alur Kerja)

Berikut adalah urutan yang direkomendasikan saat Anda akan melakukan advokasi terhadap suatu kebijakan.

 

 



 

Panduan Per Modul

Modul 1: Digital Regulation Navigator

 

Fungsi: Membantu Anda membaca dan menganalisis regulasi secara bertahap.

Kapan digunakan:

  • ✅ Saat Anda menemukan kebijakan yang merugikan masyarakat

  • ✅ Saat Anda ingin menulis surat protes atau opini

  • ✅ Sebelum berdemo atau melakukan aksi publik

 

Cara menggunakan (5 langkah):

Langkah

Tindakan

Hasil

1

Identifikasi regulasi yang relevan (UU, Perda, Perdes, dll)

Daftar regulasi

2

Baca pasal-pasal kunci (fokus pada hak, kewajiban, sanksi)

Pemahaman isi regulasi

3

Analisis dampak – siapa diuntungkan, siapa dirugikan?

Peta dampak

4

Identifikasi celah atau masalah (inkonsistensi, multitafsir, implementasi menyimpang)

Daftar masalah

5

Rumuskan rekomendasi (spesifik, terukur, realistis)

Usulan perbaikan

Contoh penggunaan:
Lihat ilustrasi kasus di dalam Modul 1 (pemotongan bansos, one way Puncak, dll).

 

 

 

Modul 2: Policy Brief Template

Fungsi: Menyusun hasil analisis kebijakan menjadi dokumen formal yang bisa dikirim ke pemerintah, DPRD, atau media.

 

Kapan digunakan:

  • ✅ Setelah selesai analisis dengan Modul 1

  • ✅ Sebelum mengirim surat ke pejabat atau DPRD

  • ✅ Sebelum menerbitkan opini di media

 

Cara menggunakan:

Langkah

Tindakan

1

Buka template kosong (tersedia di LMS area publik)

2

Isi bagian Judul – jelas dan tidak provokatif

3

Isi bagian Ringkasan Eksekutif – apa masalahnya, mengapa penting, apa usulannya (1 paragraf)

4

Isi bagian Latar Belakang Masalah – siapa terdampak, apa yang sudah terjadi

5

Isi bagian Analisis Singkat – gunakan temuan dari Modul 1

6

Isi bagian Rekomendasi – maksimal 3 poin, spesifik dan terukur

7

Isi bagian Penutup & Tanda Tangan – ajakan bertindak, identitas pengirim

8

Lanjutkan ke Modul 4 (EWS) sebelum mengirimkan

Contoh: Lihat contoh Policy Brief lengkap di dalam Modul 2 (kasus pemotongan bansos).

 

 

Modul 3: Stakeholder & Risk Mapping Canvas

Fungsi: Memetakan siapa saja pihak yang terkait dengan isu advokasi Anda dan apa saja risiko yang mungkin dihadapi.

 

Kapan digunakan:

  • ✅ Setelah Modul 1, sebelum menulis Policy Brief

  • ✅ Saat menyusun strategi advokasi jangka panjang

 

Cara menggunakan (Stakeholder Map):

Langkah

Tindakan

1

Tulis semua pihak yang terkait dengan isu Anda

2

Beri skor kepentingan (1-5) dan kekuasaan (1-5) untuk setiap pihak

3

Plot ke dalam 4 kuadran: Pemain Kunci, Menjaga Kepuasan, Perlu Diperhatikan, Pemantauan Minimal

4

Tentukan strategi pendekatan untuk setiap kuadran

 

Cara menggunakan (Risk Map):

Langkah

Tindakan

1

Identifikasi risiko: hukum, digital, fisik, reputasi

2

Beri skor kemungkinan terjadi (1-5) dan tingkat keparahan (1-5)

3

Prioritaskan risiko dengan skor tertinggi

4

Susun langkah mitigasi untuk risiko prioritas

Contoh: Lihat contoh lengkap di dalam Modul 3 (kasus one way Puncak).

 




 

Modul 4: Early Warning System (EWS)

Fungsi: Mendeteksi risiko sebelum Anda mempublikasikan kritik atau mengirimkan Policy Brief.

 

Kapan digunakan:

  • ✅ WAJIB sebelum memposting kritik di media sosial

  • ✅ WAJIB sebelum mengirim Policy Brief ke pejabat/DPRD

  • ✅ WAJIB sebelum membagikan hasil analisis ke publik

 

Cara menggunakan:

Langkah

Tindakan

1

Buka checklist 30 pertanyaan (Modul 4)

2

Jawab setiap pertanyaan dengan jujur (Ya = poin, Tidak = 0)

3

Hitung total poin: risiko hukum (maks 45), risiko digital (maks 30), risiko sosial/fisik (maks 25)

4

Tentukan tingkat risiko:
     0-30 = (hijau/rendah),

   31-60 = (kuning/sedang),

 61-100 = (merah/tinggi)

5

Ikuti rekomendasi tindakan sesuai warna

 

Hasil dan tindakan:

Warna

Arti

Tindakan

HIJAU

Aman

Publikasikan. Tetap simpan bukti pendukung.

KUNING

Risiko sedang

Perkuat bukti. Konsultasi dengan rekan. Siapkan rencana darurat.

MERAH

Risiko tinggi

JANGAN PUBLIKASI. Konsultasi wajib dengan ahli hukum. Cari alternatif saluran.

Contoh: Lihat ilustrasi kasus di dalam Modul 4.

 

 

Modul 5: Glosarium & Referensi Regulasi

Fungsi: Membantu Anda memahami istilah hukum yang rumit dan mengetahui regulasi mana yang relevan.

Kapan digunakan:

  • ✅ Setiap kali menemukan istilah hukum yang tidak dipahami (buka glosarium)

  • ✅ Saat membutuhkan dasar hukum untuk advokasi (buka daftar regulasi)

 

Cara menggunakan (Glosarium):

Langkah

Tindakan

1

Cari istilah yang tidak dipahami (urut A-Z)

2

Baca definisi dalam bahasa sederhana

3

Jika masih bingung, konsultasi dengan ahli hukum (tersedia di LMS area terbatas)

 

Cara menggunakan (Daftar Regulasi):

Langkah

Tindakan

1

Cari regulasi yang relevan dengan isu Anda

2

Klik tautan ke JDIH atau website resmi untuk membaca dokumen lengkap

3

Gunakan temuan dari regulasi tersebut sebagai dasar analisis di Modul 1

 

 








 

Contoh Skenario Penggunaan Lengkap

Skenario: Anda ingin mengkritisi kebijakan pemotongan bansos di desa Anda.

Langkah

Modul

Tindakan

1

Modul 5

Buka glosarium: cari arti "bansos", "delik aduan", "maladministrasi"

2

Modul 1

Analisis regulasi: cari Peraturan Menteri Sosial tentang bansos, baca pasal tentang larangan pemotongan

3

Modul 3

Petakan stakeholder: kepala desa (kekuasaan tinggi, kepentingan rendah), warga (kepentingan tinggi, kekuasaan rendah), inspektorat (kekuasaan tinggi, kepentingan sedang)

4

Modul 3

Petakan risiko: risiko hukum (UU ITE jika tuduh korupsi tanpa bukti), risiko fisik (intimidasi aparat desa)

5

Modul 2

Tulis Policy Brief: judul "Pemotongan Bansos di Desa X", rekomendasi "Inspektorat wajib sidak"

6

Modul 4

Jalankan EWS: cek 30 pertanyaan. Skor 45 (kuning). Perkuat bukti, siapkan kontak LBH.

7

-

Kirim Policy Brief ke Inspektorat Kabupaten. Jangan posting dulu ke medsos.

 

 

 

Ringkasan Cepat (Cheat Sheet)

Jika Anda ingin...

Gunakan Modul...

Memahami istilah hukum

Modul 5 (Glosarium)

Menganalisis regulasi

Modul 1 (Digital Regulation Navigator)

Memetakan siapa yang terlibat

Modul 3 (Stakeholder Map)

Memetakan risiko advokasi

Modul 3 (Risk Map)

Menulis surat kebijakan

Modul 2 (Policy Brief Template)

Mengecek risiko sebelum publikasi

Modul 4 (EWS)

Mencari dasar hukum regulasi

Modul 5 (Daftar Regulasi)

 

 

Kapan Menggunakan Toolkit Ini?

Situasi

Ya/Tidak

Anda menemukan kebijakan yang merugikan masyarakat

✅ Ya

Anda ingin menulis surat protes ke pemerintah

✅ Ya

Anda akan berdemo atau melakukan aksi publik

✅ Ya

Anda ingin menerbitkan opini di media

✅ Ya

Anda hanya ingin mengeluh di media sosial tanpa data

❌ Tidak (cukup Modul 4 EWS)

 

 

 

Sebelum Menggunakan Toolkit...

Pastikan Anda sudah:

  1. Membaca panduan ini dari awal hingga akhir

  2. Mengunduh semua 5 modul dari LMS (area publik)

  3. Menyimpan kontak lembaga bantuan hukum (LBH, Safenet) di ponsel Anda

  4. Memahami bahwa toolkit ini adalah perisai, bukan pembatas ekspresi

 

Course Information

Sign up!

Coaches

ADMIN KOMPAS

ADMIN KOMPAS